KONDISI PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG

Perencanaan lokasi proyek pendidikan termasuk bagian dari keseluruhan bidang-bidang perencanaan yang tercakup dalam perencanaan wilayah. Namun untuk beberapa sub bidang yang cakupan wilayahnya sempit tetapi bersifat rinci seperti perencanaan pendidikan, telah diajarkan pada disiplin ilmu lainnya. Sehingga seringkali tidak diajarkan dalam ilmu perencanaan wilayah.
Antara perencanaan transportasi dan perencanaan lokasi proyek pendidikan memiliki interaksi pola spasial yang saling mendukung. Dalam perencanaan transportasi, sudah barang tentu memperhatikan fungsi kinerja jaringan jalan. Pembangunan jaringan jalan yang kurang memperhatikan fungsinya salah satunya sebagai jalur transportasi pendidikan, dapat saja menghambat pembangunan lainnya.
Setiap pembangunan di daerah tertentu sangat mempengaruhi pola pergerakan penduduknya. Dimana penggunaan lahan dan distribusi spasialnya merupakan faktor penentu dalam pengadaan prasarana dan sarana transportasi yang menyebabkan terjadinya interaksi. Hal ini penting dalam memperkuat interaksi antara tata guna lahan dengan kebutuhan transportasi yang mendukung aktifitas yang terdapat di masing-masing tata guna lahan termasuk lokasi sekolah di kabupaten Batang.
Indonesia pada masa sekarang laju pertumbuhan penduduk nasionalnya adalah 1,8 % dengan pertumbuhan laju penduduk perkotaan 5,4 % dan laju pertumbuhan penduduk pedesaan 0,8 %. Sehingga diperkirakan pada tahun 2018 sekitar 52 % penduduk nasional akan berada di perkotaan (Budi Tjahyati, 2000). Kecenderungan pemusatan penduduk di di pusat-pusat kota akan berdampak terhadap kecenderungan aktivitas di perkotaan yang diperkirakan akan meningkat baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara luas dapat membangkitkan pergerakan yang semakin tinggi serta meningkakan pertumbuhan yang pesat. Dengan demikian kebutuhan terhadap jaringan jalan akan semakin meningkat. Terlebih pada daerah-daerah yang terpencil, untuk membangkitkan pergerakan dan aktivitas juga diperlukan jaringan jalan yang merupakan bagian dari sistem transportasi.
Sistem transportasi kota terdiri dari berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olah raga, belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas sebidang tanah atau lahan (kantor, pabrik, pertokoan, rumah dan lain-lain). Potongan lahan ini biasa disebut tata guna lahan (Tamin, 2000). Untuk memenuhi kebutuhannya, penduduk perkotaan melakukan perjalanan di antara tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi (misalnya berjalan kaki atau naik bus). Hal ini menimbulkan pergerakan arus manusia, kendaraan dan barang. Pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang mengakibatkan berbagai macam interaksi. Terdapat interaksi antara pekerja dan tempat bekerja, antara ibu rumah tangga dan pasar, antara peljar dan sekolah, dan dan antara pabik dan lokasi bahan mentah serta pasar. Hampir semua interaksi memerlukan perjalanan. Dan oleh sebab itu menghasilkan pergerakan arus lalu lintas. Kecenderungan peningkatan aktivitas di perkotaan sebagai hasil interaksi antara penduduk kota akan memberikan hasil yang berbeda-beda tergantung kepada perkembangan aktivitas itu sendiri. Ada tiga faktor kebijakan yang mempengaruhi perkembangan transportasi di suatu kota yaitu sistem kegiatan (tata guna lahan) atau transportasion demand, sistem jaringan (sarana dan prasarana) atau transportation supply dan sistem pergerakan (Tamin,2000). Rencana tata guna lahan yang baik dapat mengurangi kebutuhan akan perjalanan yang panjang sehingga membuat interaksi lebih. Sedangkan sistem jaringan dapat dioptimalkan dengan meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana yang ada seperti melebarkan jalan, menambah jaringan jalan baru dan lain-lain. Perbaikan sistem pergerakan dapat dilakukan dengan mengatur teknik dan manajemen lalu lintas (jangka pendek), fasilitas angkutan umum yang lebih baik (jangka pendek dan menengah) maupun pembangunan jalan (jangka panjang).
Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Batang adalah 0,6 % terhitung periode 2004-2007( Batang dalam Angka Tahun 2007). Berdasarkan asumsi pertumbuhan jumlah penduduk per tahun di Kabupaten Batang , dapat diproyeksikan jumlah penduduk usia pendidikan selama 5 sampai tahun 2013 berturut-turut putra dan putri sebagai berikut:
1. Penduduk Usia TK (4-6 Th)
40.313 jiwa
44.114 jiwa
2. Penduduk usia SD (7-12 Th)
92.431 jiwa
101.567 jiwa
3 . Penduduk Usia SMP (13-15 Th)
68.034 jiwa
74.765 jiwa
4. Penduduk Usia SLTA (16-18 Th)
43.950 jiwa
47.886 jiwa

Sedangkan untuk perkembangan jumlah siswa per tahun antara TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMK kecenderungannya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk, yaitu TK/RA sebesar 2,70 %, SD/MI/SDLB sebesar 0,80 %, SMP/MTs/SMPLB sebesar 1,11 % dan SMA/MA/SMK sebesar 8,46 %. Dengan dasar asumsi perkembangan siswa tersebut dapat dihitung perkiraan jumlah siswa selama 5 tahun sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut:

1. Jumlah siswa TK / RA
Putra=7339 jiwa
Putri=44.114 jiwa
2. Jumlah siswa SD/MI/SDLB
Putra=85.071 jiwa
Putri=101.567 jiwa
3. Jumlah siswa SMP/MTs/SMPLB
Putra= 29.658 jiwa
Putri= 74.765 jiwa
4. Jumlah siswa SMA/MA/SMK
Putra= 22.258 jiwa
Putri= 31.897 jiwa

Di kabupaten Batang, pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)/Unit Sekolah Baru menurut pengamatan peneliti pemerintah belum memperhatikan tata guna lahan yang tepat. Ada beberapa sekolah yang dibangun di lokasi yang karena harga tanahnya murah. Padahal selain tingkat kemiringannya melebihi 15 %, juga sulit dijangkau oleh masyarakat. Atau bahkan berdekatan dengan sekolah lain. Dengan demikian, pemerintah kurang memperhatikan rasio penduduk usia sekolah dengan kebutuhan sekolah. Sementara ada sekolah yang belum beroperasi ternyata sudah ada ruang kelas yang longsor akibat kondisi tanah yang labil. Hal ini menunjukkan perlunya pengkajian lebih lanjut tentang dimana seharusnya pembangunan UGB/USB dilaksanakan.
Secara umum pola jaringan jalan yang terbentuk di kabupaten Batang adalah pola terpencar. Karena sistem transportasi jalan regional yang ada berorientasi ke pusat kecamatan. Jalur regional tersebut merupakan jalur yang melewati kawasan agrowisata Surban Wali, perdagangan dan terminal serta pasar. Karakteristik lalu lintas di kabupaten Batang terutama didominasi oleh kegiatan perdagangan, jasa, pendidikan dan komuter pegawai dengan pola pergerakan utama ke tempat bekerja, pabrik, sekolah,perkebunan, pertanian dan pasar dari padi sampai sore.
Di kabupaten Batang, peningkatan jaringan kinerja jalan dan lokasi pendidikan dapat dikatakan masih ada yang kurang mendukung. Masih terdapat beberapa daerah terpencil yan kurang terjangkau oleh keberadaan lokasi sekolah karena jarak rumah yang jauh dari lokasi sekolah. Seperti desa Gerlang (Blado), Desa Tombo(Bandar), Desa Duren Ombo(Subah), Desa Dlisen (limpung), Desa Pranten), Desa Kebaturan(Bawang), dan Gumawang (Pecalungan). Sementara ada di daerah lain terutama di pusat kecamatan atau pusat kota yang lokasi sekolah satu dengan yang lainnya saling berdekatan bahkan berdekatan dengan jalan sehingga menyebabkan siwa terganggu oleh kebisingan. Keadaan ini tentu saja membutuhkan penyelesaian yang tepat.
Pada saat ini ada 9 (sembilan) akses jalur jalan yang menghubungkan kabupaten Batang dan daerah lainnya yaitu:
1. Jalan Limpung – Banyuputih – Weleri
2. Jalan Plelen – Gringsing-Weleri
3. Jalan Weleri-Gringsing-Siklayu
4. Jalan Batang-Pekalongan
5. Jalan Batang-Warungasem-Pekalongan
6. Jalan Bandar-Warungasem-Pekalongan
7. Jalan Sukorejo-Bawang-Limpung
8. Jalan Limpung-Tersono-Sangubanyu-Plantungan
9. Jalan Limpung-Tersono-Bonwaru-Weleri
Pengembangan jaringan jalan di suatu wilayah harus disertai dengan penerapan pola penggunaan lahan yang tepat, sehingga pengembangan jaringan jalan dapat merangsang perkembangan pendidikan di suatu wilayah., membuka isolasi suatu wilayah dan mengatasi permasalahan transportasi bagi ativitas pendidikan.
Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dari kondisi tersebut, Indonesia harus segera melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia unggul, cerdas dan kompetitif. Untuk itu diperlukan tiga pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu:
1. Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola yang baik
3. Good governance (transparansi) dan pencitraan publik.
Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.